cover
Contact Name
SYARIATI
Contact Email
jurnalsyariati@gmail.com
Phone
+6285643277998
Journal Mail Official
jurnalsyariati@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an
Location
Kab. wonosobo,
Jawa tengah
INDONESIA
SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
ISSN : 24599778     EISSN : 25991507     DOI : https://doi.org/10.32699/syariati
Jurnal Syariati adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an. Terbit pertama kali tahun 2015. Jurnal ini fokus pada studi Al-Qur`an dan Hukum dengan berbagai pendekatan keilmuan. Redaksi mengundang para ahli, peneliti, dan segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan topik jurnal. Artikel yang dimuat tidak selalu mencerminkan redaksi ataupun institusi lain yang terkait dengan penerbitan jurnal. Frekuensi terbit jurnal Syariati (Jurnal Studi Qur`an dan Hukum) ialah bulan Mei dan November (2) dua kali setahun. Jurnal ber ISSN Nomor 2459-9778.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 01 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum" : 10 Documents clear
Aplikasi Pendekatan Kritis-Historis (Geschichte Des Qorans) Theodor Noldeke (1837-1930) Dalam Studi Al-Qur’an Hilmy Pratomo
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 01 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v4i01.1159

Abstract

Al-Qur`an is a holy book that is tanawwu' al-wujûh (can be studied from varioussides). From here the Qur`an is opened to study with a variety approaches byinsider and outsider (orientalis). There are at least three tendencies of Orientaliststudies of the Qur`an, firstly, they want to show the influence of the Jewish andChristian traditions in the Qur`an, secondly, focusing on discussing the history andchronology of the Qur`an, thirdly, Orientalist studies that discuss certain themes inthe Qur`an. Based on the mapping results above, Theodor Noldeke entered the firstgroup. Noldeke examined the influence of Jewish and Christian traditions in theQur`an earlier considering that the Qur`an was coming down more recently. Inconducting his study Noldeke used a historical critical approach (historicalcriticism). The result was that Noldeke saw the Qur`anic influence from Jewish andChristian traditions. This can be seen from the stories in the Qur`an that resemblethe stories in the old testament, only the version of the Qur`an has been added fromthe original form. The stories taken from the new covenant are legend stories(usṭûriyah), such as the story of Mary and the birth of Jesus. According to Noldeke,other evidence of influence is also found in Basmalah utterances.
Fanatisme Mazhab dan Implikasinya terhadap Penafsiran Al-Qur`an Arif Al Wasim
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 01 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v4i01.1160

Abstract

Al-Qur`an merupakan wahyu Ilahi yang didalamnya terkandung tema-tema pokoktentang ketuhanan, hukum, sosial kemasyarakatan, sejarah masa lalu hinggagambaran-gambaran masa depan. Kebenaran isi Al-Qur`an merupakan sesuatuyang mutlak dan pasti, untuk menangkap citra kemutlakan tersebut diperlukanpenafsiran dan penjelasan terhadap isi kandungannya. Pemikiran dan paradigmapemahaman terhadap teks-teks keagamaan terus berkembang, dan melahirkanberbagai mazhab dan paham keagamaan yang berpengaruh terhadap pola dan corakpenafsiran Al-Qur`an. Perbedaan yang fundamental dalam istinbâṭ hukum danpandangan politik kemudian melahirkan fanatisme terhadap aliran dan mazhab.Namun demikian, fanatisme dan sikap sektarian kepada mazhab tersebut semakinmemperkaya wacana keilmuan dan khazanah penafsiran Al-Qur`an.
Talfîq dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Reni Nur Aniroh
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 01 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v4i01.1161

Abstract

Talfîq, sebagian orang melarang secara ketat, sebagian yang lain melarang dengan syarat, dan sebagian lainnya membolehkan. Namun demikian, secara faktual dapat ditemukan bahwa ternyata dari kalangan yang melarang talfîq, justru mengamalkannya, sebagaimana mayoritas umat muslim Indonesia. Dalam persoalan kewarisan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dianut di negara yang mayoritas mengaku pengikut Syafi’i secara konsisten dan setia, di dalamnya tidak luput dari pendapat di luar mazhab, bahkan KHI juga meramu dari unsur lokal dan sosio-kultural adat masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan tidak lain ialah untuk mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan kata lain agar Islam dapat membumi di Nusantara.
Jarîmah Zina sebagai Kontribusi Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia Amini Mahfuzoh; Nurma Khusna Khanifa
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 01 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v4i01.1162

Abstract

Kaedah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini terdapat tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini sangatlah tidak mendukung adanya perzinaan. Konsep zina diIndonesia dalam pasal 284 KUHP jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan hokum Islam. Oleh karena itu, norma agama dalam hal ini hukum Islam pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena nilainya yang bersifat universal, dan tidak ditemukan adanya perbedaan, maupun pertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
‘Iddah Wanita Hamil Ditinggal Mati Suami Perspektif Kitab Minhâjul Muslim Karya Abu Bakar Al-Jazairi (1921 – 2018) Umi Fatmah
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 01 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v4i01.1163

Abstract

Masa ‘iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya dalam hal ini yang menjadifokus kajian penulis adalah pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi (1921-2018) mengenai masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya dalam kitab Minhajul Muslim. Permasalahan yang diangkat dalam adalah: pertama, pemikiran Abu Bakar Jabir al-Jazairi tentang masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya; kedua, metode istinbâṭ hukum yang digunakan oleh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam memutuskan hukum masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, masa iddah bagi seorang wanita pada dasarnya membutuhkan pertimbangan-pertimbangan baik dari aspek hukum agama maupun dari aspek sosial. Pertimbangan tersebut guna mewujudkan putusan hukum yang maslahat dan memiliki nilai keadilan.
Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming dalam Perspektif Fiqih Sumarjoko Sumarjoko; Eka Mahargiani; Amin Nasrulloh
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 01 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v4i01.1164

Abstract

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral. Diawali dengan akad “ijâb” dan“qabûl” yang konsekuensinya adalah terbentuknya perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan wanita. Perjanjian tersebut dipresentasikan sebagai “mitsaqan ghalidlan.” Akad ijâb dan qabûl merupakan bagian rukun dalam perkawinan.Teknis pelaksanaannya dilakukan secara serentak dan menyambung “muttaṣil”antara ijâb dan qabûl. Dalam kajian fikih, muttaṣil-nya ijâb dan qabûl terkait pada dua keterangan yaitu “maf’ûl fîh” atau ẓaraf zamân (waktu) dan ẓaraf makân(tempat). Kesatuan waktu dan tempat ini diungkapkan dengan bahasa “satu majelis”. Dalam pemikian fiqh klasik akad “ijâb” dan “qabûl” yang “muttaṣil” ini sudah terjadi ragam interpretasi. Mazhab Syafi'iyah, berpendapat, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan itu adanya kesegeraan terkait “ijâb” dan“qabûl”. Untuk itu, kesatuan antara tempat (al-makan) dan kurun waktu (azzamân) dimanifestasikan dalam ungkapan “ittiḣâd al-majlis” “satu majelis”.Berbeda dengan Mazhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan kesegeraan. Mazhab Hanafiyah menginterpretasikan tentang Ittiḣâd al-majlis itu bersatu majelis pada akad pernikahan terkait kesinambungan waktu (az-zamân) diantara ijâb dan qabûl bukan menyangkut kesatuan tempat. Dalam perkembangan sistem informasi danteknologi, yang saat ini diatas garis era revolusi industri 4.0 tidak menutup kemungkinan akad ijâb dan qabûl suatu pernikahan dengan menggunakan sarana teknologi berbasis internet. Baik melalui video streaming, video teleconference atau pun lainnya. Bahkan dengan dukungan jaringan 4G atau 5G akan terasa seperti bertatap muka secara langsung. Peralihan perbuatan (hukum) mempengaruhi interpretasi “satu majelis” dan menimbulkan makna baru. Tulisan ini akan mengupas lebih lanjut dari segi takhrij al-ahkam-nya.
Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Perspektif Sadd Aż-Żarî’ah Mustika Septi Handini; Salis Irvan Fuadi
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 01 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v4i01.1165

Abstract

Analysis of Law No. 23 of 2004 using the theory of Sadd aż-Żarîah that in Article 5 describes the ban in domestic violence. This article is very effective, because this article contains more detailed prohibition on restrictions that should not be donein the household, so not only commit acts of violence in the physical, but also covers psychological violence, sexual violence, as well as neglect of household. In Act No.23 of 2004 is in accordance with the theory of adh-dzariah sad because in setting the legal notice at the end result. Review of the result of an act, rather than taking into account the intention of the perpetrator, but that counts is the result and thefruit of such actions. Although the action aims to justify the behavior of the husband and wife are wrong, but this action will result in misery or suffering physical, sexual, psychological and neglect household, then such actions are prohibited, inaccordance with the rules of uṣûl fiqh: "Refusing is stronger than eliminating".
Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial: Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo Mahfudz Junaedi
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 01 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v4i01.1166

Abstract

In the midst of the social changes that continue to occur today, divorces at Wonosobo increased high enough, it can even be said to occur on a massive scale.In general, the incedence of divorce are the root causes of the economic factor isthe ability of the husband in the household that evolved conention and strife that never cease. Divorce is more dominant from wives becouse of economic factors and strife. Another factor is that a third party (cheating), and lack of maturity, while KUA’s role as an institution has not been optimalized. The phenomenon of divorce can be changed if there is a systematic effort through education and public awareness about the importance of nurturing the love (sakinah, mawaddah, rahmah) in domestic life, because the actual prototype is located in the domestic life that is based on relationships loving, tolerant, appreciate differences.
Filsafat Ilmu Ekonomi Islam Muhamad Takhim; Hery Purwanto
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 01 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v4i01.1167

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan ruh dari sistem ekonomi Islam. Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar dari sebuah sistem ekonomi yang akan dirancang dan dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi ini dapat diderivasikan berbagai misi dan tujuan ekonomi yang akan dicapai seperti prinsip ekonomi, tujuan konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter,kebijakan fiskal, dan lainnya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep dasar yakni filsafat Tuhan, manusia (kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Dengan metode literatur research dapat diketahui bahwa filsafat ekonomi Islam melahirkan 6 prinsip yang menjadi ruh ekonomi Islam, yakni tauḣîd, maṣlaḣah, adil, akhlak, kebebasan dan tanggung jawab serta wasaṭiyah (keseimbangan). Prinsip tersebut berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan keyakinan, keadilan, kebersamaan, menciptakan kondisi sosial yang kondusif, kekeluargaan serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam untuk kepentingan bersama secara universal.
Kajian Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging: Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb Siti Chusmawati
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 01 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v4i01.1170

Abstract

Illegal Logging di Indonesia akan kita temukan pada Undang-Undang kehutananyakni Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pada Undang-Undang terkait yang lainnya tidak ada yang mencantumkan mengenai pengaturan Illegal Logging sehingga akan sangat susah dan akan menyebabkan semakin banyaknya kejahatan yang akan terjadi terkait dengan kayu. Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor: 14/PidSus/2014/PN.Wsb tentang illegal logging terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama telah menebang pohon hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana telah terdakwa melanggar Pasal 50 ayat (3)huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU RI Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor: 42 Tahun 1999tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta persidangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10